UMKM VS COVID-19, REAKSI PEMERINTAH?

PEMERINTAH TERHADAP UMKM DALAM PANDEMIK COVID-19

Penurunan UMKM

Kondisi Covid-19 di Indonesia ini masih belum selesai pengaruhnya dalam kesehatan masyarakat, begitu pula bertemu dengan permasalahan umkm yang membuat keberlangsungan kegiatan jual beli semakin menurun. Berdasarkan post dari okezone bahwa Kementerian Koperasi dan UKM mencatat 43% UMKM berhenti beroperasi akibat pandemi virus corona atau Covid-19 pada April 2020.

Sedangkan survei dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran, hampir sama yakni 47% UMKM di Jawa Barat sudah berhenti. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada diskusi secara virtual di Jakarta. Salah satunya contohnya dari databooks berdampak pada UMKM di bidang pariwisata.

Pada kedua unit usaha tersebut, lingkup usaha mikro yang paling besar terdampak, yaitu sebanyak 27% usaha mikro pada unit usaha makanan dan minuman dan 17,03% pada kerajinan dari kayu dan rotan. Sebagai informasi, total kerugian dari sektor pariwisata mencapai US$ 2 miliar dengan penurunan pertumbuhan pesawat sebesar 0,013%, penyediaan akomodasi sebesar 0,008%, dan makanan minuman sebesar 0,006%.

Dalam penurunan UMKM ini, menurut katadata pandemi Covid-19 memang memaksa UMKM di banyak sektor untuk merambah layanan digital. Sebab, pemerintah menerapkan kebijakan jaga jarak fisik guna meminimalkan potensi penularan virus corona. 

Namun, UMKM memiliki mengalami berbagai tantangan seperti belum mampu menggunakan internet (34%) dan kurangnya pengetahuan menjalankan usaha online (23,8%). Lalu, pegawai tak siap (19,9%), infrastruktur tidak layak (18,4%), dana kurang memadai (9,7%), dan banyaknya pesaing (3,4%).

Reaksi Pemerintah

Berdasarkan post katadata lainnya, menyiapkan enam langkah untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM yang terdampak pandemi corona. Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan enam program yang telah disusun yakni perluasan akses pasar, peningkatan daya saing, pengembangan kewirausahaan, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha dan koordinasi lintas sektor. Nantinya, program tersebut akan dijalankan di setiap daerah.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan dana untuk UMKM berdasarkan katadata, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) hingga Selasa (21/7) telah menyalurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM sebesar Rp 11,8 triliun atau setara 9,58%. Adapun jumlah penerima manfaat dari bantuan tersebut telah mencapai 1.095.950 pelaku usaha.

UMKM beroperasi dalam teknologi digital

Penanganan Pemerintah terhadap UMKM dapat memberikan bantuan dalam melancarkan usaha yang dijalani, digitalisasi dalam era teknologi yang semakin maju ini yang sesuai dengan langkah dari pencapaian tujuan seperti kesejahteraan para pelaku UMKM dan kestabilan/ peningkatan pendapatan yang dapat didapatkan nanti.

Penulis : Hilya Nurhidayanti

(dalam program kegiatan KKN Universitas Siliwangi 2020)